Pengusaha tak mau berharap pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 bakal berdampak pada usaha mereka dan ekonomi dalam negeri. Pasalnya, pelaksanaan pesta demokrasi tersebut dilakukan di tengah pandemi corona.
Pandemi membuat pesta demokrasi dilakukan dengan sejumlah batasan dan protokol kesehatan. Selain itu, tahapan pilkada yang banyak dilakukan via sosmed dan virtual membuat transaksi ekonomi minim.
"Para pasangan calon lebih banyak berbelanja alat kesehatan untuk dibagikan ke masyarakat. Sedangkan belanja atribut lainnya sekalipun dibelanjakan namun sangat minim," kata Wakil Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia DKI Jakarta Sarman Simanjorang dalam pernyataan yang dikeluarkan di Jakarta, Rabu (9/12).
Ia mengakui ada dana Rp20 triliun yang digelontorkan pemerintah untuk pelaksanaan pilkada tahun ini. Tapi, dana itu hanya untuk pengadaan surat dan kotak suara, peralatan kesehatan dan berbagai persiapan Pilkada lainnya.
"Hanya sedikit yang sampai ke tangan warga berupa honor petugas KPPS, sehingga tak memberi dampak signifikan terhadap kenaikan konsumsi rumah tangga," katanya.
Keraguan senada juga disampaikan kalangan ekonom. Mereka memperkirakan pilkada tahun ini tak berdampak signifikan terhadap ekonomi secara nasional.
Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan sebagian besar kampanye pasangan calon kepala daerah dilakukan melalui daring (online). Hal ini menyusul pembatasan sosial di ruang publik demi meminimalisir penularan covid-19.
Itu membuat uang yang berputar pada pilkada tahun ini tak sebanyak sebelumnya. Alhasil daya beli masyarakat tak meningkat signifikan.
"Ini kan ada pembatasan sosial, acara kampanye dikurangi. Acara-acara hiburan dikurangi dan diganti ke media digital. Belanja tidak banyak, perputaran uang tidak signifikan. Daya beli masyarakat tidak terpengaruh pelaksanaan Pilkada serentak" ucap Josua kepada CNNIndonesia.com, Rabu (9/12).
Ia bilang dampak berpotensi hanya terasa di daerah-daerah tertentu saja. Itu pun, sambung Josua, hanya terasa dalam satu kuartal saja.
"Tapi kontribusi masing-masing daerah beda. Harus dilihat alokasi anggaran Pilkada daerah itu dan size ekonominya," kata Josua.
Senada, Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listyanto mengatakan dampak Pilkada serentak 2020 tak akan signifikan untuk ekonomi nasional. Masalahnya, jumlah dana yang dibelanjakan untuk acara hiburan, membeli kaos, sablon, hingga poster akan jauh lebih rendah dari sebelum-sebelumnya di tengah pandemi.
"Aktivitas ekonominya terbatas. Dampak ekonomi pilkada masih rendah," ujar Eko.
Ia menyatakan konsumsi lembaga non profit yang melayani rumah tangga (LNPRT) atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) rata-rata selalu naik dua kali lipat ketika ada pesta demokrasi. Sebab, banyak pihak yang meminta LSM untuk membuat survei jelang Pilkada.
"Tapi sekarang turun permintaan, sekarang semua serba online. Konsumsi LNPRT periode pilkada bisa naik dua kali lipat, panen biasanya. Sekarang tidak," tutur Eko.
Menurut dia, pihak yang akan mendapatkan cuan banyak dari Pilkada serentak 2020 adalah perusahan di sektor digital. Keuntungan yang didapat bisa naik berkali-kali lipat karena hampir semua kegiatan dilaksanakan secara daring.
"Jadi mungkin sekarang kampanye lebih banyak lewat WhastApp atau SMS. Semua sifatnya online untuk dapat info," jelas Eko.
Sebagai informasi, Pilkada Serentak 2020 dilaksanakan di 270 daerah. Rinciannya, dilakukan di 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.
(aud/agt)"bisnis" - Google Berita
December 09, 2020 at 07:55PM
https://ift.tt/2VV4j3d
Pengusaha Ragu Pilkada 2020 Berdampak ke Bisnis dan Ekonomi - CNN Indonesia
"bisnis" - Google Berita
https://ift.tt/2ZX4j67
Shoes Man Tutorial
Pos News Update
Meme Update
Korean Entertainment News
Japan News Update
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Pengusaha Ragu Pilkada 2020 Berdampak ke Bisnis dan Ekonomi - CNN Indonesia"
Post a Comment